Penyidikan tindak pidana narkotika oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pangkalpinang ditinjau dari undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Dewani, (NIM. 4011611024) (2021) Penyidikan tindak pidana narkotika oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pangkalpinang ditinjau dari undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (585kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (692kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penyidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terkait dalam penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terkait masalah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik BNN Kota Pangkalpinang dan faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah, proses penyidikan yang berlandaskan pada peraturan perundang- undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. BNN dalam tindakannya masih belum optimal dan masih terus berupaya untuk melakukan penegakan yang efektif agar proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Faktor tersebut yaitu sarana dan fasilitas, penegak hukum, masyarakat, hukum dan undang-undang, serta kebudayaan.

Actions (login required)

View Item