Implementasi pembinaan anak pidana pelaku pencabulan (studi kasus di LPKA Kelas II A Pangkalpinang)

Amanda Fitria, (NIM. 4011611010) (2021) Implementasi pembinaan anak pidana pelaku pencabulan (studi kasus di LPKA Kelas II A Pangkalpinang). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (651kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (593kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pembinaan anak pidana merupakan proses anak pidana dalam menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selama berada di LPKA anak pidana wajib mengikuti program pembinaan yang bertujuan untuk menjadikan anak pidana hidup sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat menyesuaikan, meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kepandaiannya. Pembinaan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar, terarah, berencana, dan bertanggungjawab dalam rangka menjadikan anak pidana sebagai orang yang baik dan berguna agar mampu untuk hidup bermasyarakat yang dilakukan oleh petugas LPKA. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan saran terhadap implementasi pembinaan anak pidana pelaku pencabulan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Hasil penelitian ini adalah mengetahui implementasi pembinaan anak pidana pencabulan dengan undang-undang yang berkaitan sebagai acuan penelitian salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LPKA dalam penerapan pembinaannya belum maksimal dan masih terus berupaya dalam melakukan perbaikan atas kekurangan tersebut dengan berkoordinasi bersama lembaga yang menaunginya yaitu KEMENKUMHAM. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat yaitu regulasi, kekurangan sumber daya manusia khususnya tenaga pengajar dan psikolog, masyarakat, serta fasilitas.

Actions (login required)

View Item