Kedudukan hukum anak perusahaan badan usaha milik negara setelah pembentukan holding company di Indonesia

Zissi Maharesy, NIM. 4011711025 (2021) Kedudukan hukum anak perusahaan badan usaha milik negara setelah pembentukan holding company di Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Suatu perusahaan dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah karena lebih dari lima puluh persen saham pada perusahaan tersebut dimiliki oleh negara. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN. Salah satunya adalah pembentukan holding company BUMN yang merupakan wujud pelaksanaan dari restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sampai saat ini belum ada pengaturan khusus dalam hukum positif di Indonesia mengenai konsep holding company BUMN. Pada penelitian normatif ini maka konsep holding BUMN dapat ditinjau dari beberapa peraturan yang berkaitan seperti Undang- undang Perseroan Terbatas, Undang-undang BUMN, serta Peraturan Pemerintah yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMN yang menjadi anak perusahaan BUMN lain setelah pembentukan holding company tidak berbentuk persero lagi disebabkan kepemilikan saham oleh negara sebelumnya beralih kepada BUMN yang menjadi induk perusahaan. Hal ini menyebabkan hilangnya pengendalian pemerintah atas perusahaan tersebut. Namun pemerintah membuat kebijakan hak istimewa terhadap pengendalian BUMN yang menjadi anak perusahaan dengan kepemilikan Saham Dwiwarna.

Actions (login required)

View Item