Perlindungan hukum terhadap debitur dalam kerahasiaan data transaksi pinjaman online

Reko Maulana, (NIM. 4011311087) (2021) Perlindungan hukum terhadap debitur dalam kerahasiaan data transaksi pinjaman online. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (740kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (640kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (738kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Transaksi pinjam meminjam uang merupakan hal yang tidak asing lagi, salah satunya yaitu transaksi pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas kerahasiaan data transaksi pinjaman online serta penyelesaian perdata terhadap pelanggaran data pribadi dalam transkasi pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Hasil studi menunjukan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Actions (login required)

View Item