Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran daerah dan/atau jalur penangkapan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Kepulauan Bangka Belitung

Devi, (NIM.4011611022) (2021) Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran daerah dan/atau jalur penangkapan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Kepulauan Bangka Belitung. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (938kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (628kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (594kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (741kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia belum dapat memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal terbukti dengan masih adanya tindak pidana pelanggaran daerah dan/atau jalur penangkapan ikan hal tersebut juga menunjukkan belum maksimalnya penegakan hukum di bidang perikanan. Pelanggaran daerah dan/atau jalur penangkapan ikan merupakan kegiatan penangkapan ikan diluar daerah dan di luar jalur penangkapan yang tertera dalam SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Hal itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena akan berdampak langsung dengan menurunnya pendapatan nelayan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran daerah dan/atau jalur penangkapan ikan di Kepulauan Bangka Belitung serta untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pelanggaran daerah dan/atau jalur penangkapan ikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus melalui Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pgp. Dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran daerah dan/atau jalur penangkapan di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan khususnya dalam hal ini Undang-undang Perikanan, namun ada beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terkait tindak pidana perikanan seperti faktor Undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas serta masyarakat itu sendiri. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkannya kualitas, kuantitas, sarana prasarana dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna.

Actions (login required)

View Item