Peran penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (studi kasus di kantor imigrasi Kota Pangkalpinang)

Riska Handayani, (NIM. 4011311094) (2017) Peran penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (studi kasus di kantor imigrasi Kota Pangkalpinang). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (303kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (238kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
Preview	Text Lampiran.pdf Download (19MB) | Preview

Abstract

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Instansi Imigrasi memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan visa dengan mengamankan orang yang disangkakan melakukan penyalahgunaan visa, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang disangkakan melakukan penyalahgunaan visa, berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan kepolisian tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan visa, membuat berita acara, pemberkasan, penyerahan berkas kepada jaksa melalui POLRI, peradilan, eksekusi, detensi, deportasi, dan dilarang berada di wilayah Indonesia. Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan visa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan

Actions (login required)

View Item