Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan buku pemilik kendaraan bermotor dan upaya penanggulangannya (studi kasus kepolisian daerah Bangka Belitung)

Prasetio Adi Pratama, (NIM. 4011111052) (2017) Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan buku pemilik kendaraan bermotor dan upaya penanggulangannya (studi kasus kepolisian daerah Bangka Belitung). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (456kB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (285kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (120kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana pemalsuan BPKB merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuahsurat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain. Kepolisian adalah alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum. Kepolisian mempunyai fungsi dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan yurudis normatif dan yuridis emperis. Pendekatan yuridis normatif membahas tentang perundang-undangan, dan doktrin-doktrin. Pendekatan yuridis emperis dilakukan dengan studi lapangan. Peran kepolisian sangat penting dalam penyelidikan dan penyidikan dan menangulangi tindak pidana pemalsuan BPKB. Dalam penanganan tindak pidana pemalsuan BPKB adalah penegakan hukum represif dan preventif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KitabUndang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum represif adalah penindakan terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum preventif merupakan upaya penanggulaan tindak pidana dengan cara sosialisasi dan melakukan razia-razia kendaraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran adalah faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Actions (login required)

View Item