Narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas iii Pangkalpinang dalam kajian teori Differential Association

Azizuunisa' Nasution, (NIM. 4011611017) (2020) Narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas iii Pangkalpinang dalam kajian teori Differential Association. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (726kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (943kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (930kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB) | Request a copy

Abstract

Hukum secara objektif diciptakan oleh masyarakat khususnya hukum tertulis telah memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek hukum yang membawa hak dan kewajiban yang sama. Bukan hanya sebagai korban tetapi perempuan juga bisa dilihat sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini yang mendorong tidak adanya perbedaan sanksi dalam pemidanaan perempuan sebagai pelaku kejahatan. Banyak hal yang mempengaruhi perempuan sebagai pelaku tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pangkalpinang dalam kajian teori differential association, serta untuk mengetahui kedudukan hukum mengenai hak-hak narapidana perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan efektivitas hukum dan identifikasi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku tindak pidana melakukan kejahatan dikarenakan faktor pergaulan yang akrab, dimana komunikasi yang terjadi secara normal, tetapi berdasarkan teori differential association, isi komunikasi lebih menentukan seseorang melakukan tindak pidana. Kedudukan hukum mengenai hak-hak perempuan sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya sama dengan hak-hak narapidana, tetapi karena kodratnya sebagai perempuan diberikan hak khusus yang berbeda dengan laki-laki. Saran dalam penelitian ini agar masyarakat dan penegak hukum lebih peka dengan lingkungan sekitar terutama mengenai tindak pidana, serta memberikan hak-hak perempuan sebagai pelaku sesuai dengan yang seharusnya.

Actions (login required)

View Item