Konsep politik Melayu di pulau Bangka (studi analisis Undang-Undang Sindang Mardika)

Abdul Rohman, (NIM.5021611001) (2020) Konsep politik Melayu di pulau Bangka (studi analisis Undang-Undang Sindang Mardika). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (450kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB) | Request a copy
Preview	Text BAB V.pdf Download (887kB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (430kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (429kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN.pdf Download (711kB) | Preview

Abstract

Etnis Melayu di Bangka mempunyai konsep politik berdasarkan adatnya, dilihat proses terbentuknya konsep politik diketahui dalam ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa, serta adat-istiadat yang merupakan faktor primordial sebagai pembentuk identitas etnis Melayu. Kebudayaan orang Melayu dalam sejarahnya mempunyai kesamaan persepsi tentang asal-usul, sehingga muncul aturan-aturan, nilai, dan tujuan yang dapat menjadikan identitas tersebut tersatukan dalam kelompok sebagai etnis Melayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat sejarah konsep politik Melayu berdasarkan hukum adat masyarakat etnis Melayu yang ada di Pulau Bangka. Dilihat dari berlakunya hukum adat di Pulau Bangka dipersatukan oleh kesatuan wilayah masyarakat hukum adat terestrial, yaitu hukum adat berdasarkan pertalian tempat tinggal yang kental sekali dengan kebudayaan etnis Melayu dalam kehidupan masyarakatnya. Konsep Politik etnis Melayu dalam bahasan ini akan lebih ditonjolkan mengenai kekuatan reputasi politik dalam mengatur wilayah Bangka serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi dan politik dari sejarah dan transformasinya ke kondisi terkini. Penelitian ini menggunakan teori rekonstruksi hukum menurut Lawrence M. Friedman berdasarkan pembangunan masyarakat Melayu menuju kedaulatan kearifan lokal, yaitu: Pertama, substansi hukum yang mencakup keputusan atau aturan dalam menata ulang, selanjutnya keputusan yang akan dibentuk berdasarkan pengalaman manusia dengan merealisasikan haknya serta mencakup norma, aturan, dan perilaku nyata manusia. Kedua, struktur hukum meliputi pengambilan kebijakan dan penerapan hukum, adapun pemerintahan berperan penting dalam kualitas hukum berproses dan penegak hukum memiliki kredibilitas, kompeten dan independen. Ketiga, budaya hukum meliputi reputasi sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan dalam sistem hukum berada di kerangka budaya milik masyarakat, serta masyarakat menentukan bagaimana hukum itu berlaku dan berkeadilan. Hal tersebut penting untuk meninjau kembali sebagai literasi dan direalisasikan dalam tatanan menguatkan identitas etnis Melayu terkini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dokumentasi historis. Adapun data terhadap objek yang diteliti secara langsung dengan pengumpulan data historis, data tersebut dapat diuji kebenarannya dan keabsahannya melalui penelitian perpustakaan maupun wawancara sebagai pendukung data yang valid. Hasil penelitian ini akan dibahas mulai dari pengaruh bahasa Melayu Kuno, Pengaruh Hindu-Budha dan Islamisasi di Pulau Bangka, dimana cikal bakal sejarah hukum adat yang membentuk eksistensi konsep politik Melayu. Selanjutnya masa Kesultanan Palembang sebagai periode lahirnya struktur kekuasaan yang membentuk Undang-Undang Sindang Mardika sehingga muncul kebijakan ekonomi politik, ekologi politik, sosial budaya dan politik Islam dalam eksistensinya. Di dalam konsep politik Melayu ini terlihat dalam perkembangan Undang-Undang Sindang Mardika dari periode awal abad ke-18, sehingga dapat dibedakan perubahan-perubahan yang terjadi dari masa pra-kolonial hingga masa kini (kemerdekaan). Dalam kondisi terkini di perlukan rekonstruksi penataan kembali hukum adat yang berperan penting membangun kearifan lokal sebagai sarana pembaharuan dan keteraturan pada sistem masyarakat etnis Melayu di Pulau Bangka. Maka diperlukan Substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum berdasarkan kearifan lokal etnis Melayu dalam menguatkan identitas Melayu terkini. Kata kunci: Konsep, Politik Melayu, Rekonstruksi Politik hukum

Actions (login required)

View Item