Polemik ekstraksi logam tanah jarang di tingkat elite (studi terhadap perencanaan politik pemerintah Provinsi Bangka Belitung)

Dini Aulia, (NIM. 5021611016) (2020) Polemik ekstraksi logam tanah jarang di tingkat elite (studi terhadap perencanaan politik pemerintah Provinsi Bangka Belitung). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (618kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (552kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (842kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (887kB) | Request a copy
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (771kB) | Request a copy

Abstract

Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan penyumbang hasil pertambangan timah terbesar bagi Indonesia. Dalam aktivitas penambangan timah yang dilakukan di Provinsi Bangka Belitung timah menghasilkan produk sampingan berupa kandungan mineral ikutan seperti zircon, monasit, dan xenotim, yang dinamakan sebagai logam tanah jarang (LTJ). Hasil mineral ikutan tersebut ternyata mempunyai value atau nilai yang tidak kalah tinggi dari logam timah itu sendiri. Namun dalam proses perencanan ekstraksi LTJ di Provinsi Bangka Belitung mempunyai ragam polemik di tahapan perencanaan serta pengelolaannya yang disebut sebagai “konflik mineral LTJ”. Penelitian ini menggunakan teori James E. Anderson yang menjelaskan beberapa tahapan dalam proses perumusan kebijakan publik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Pertama, formulasi masalah (problem formulation) yang akan mengkaji apa yang membuat masalah tersebut menjadi masalah kebijakan dan bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Kedua, formulasi kebijakan (policy formulation) yang akan mengembangkan pilihan-pilihan maupun alternatif untuk memecahkan masalah tersebut serta aktor-aktor yang akan berpartisipasi dalam formulasi kebijakan. Ketiga, penentuan kebijakan (adoption) yang meliputi siapa saja yang melaksanakan kebijakan, bagaimana strategi untuk melaksanakan kebijakan serta apa isi kebijakan yang akan diterapkan. Temuan utama pada penelitian ini yaitu perencanaan pengelolaan ekstraksi LTJ di Provinsi Bangka Belitung memang sudah dilakukan, namun proses tersebut dapat dikatakan sebagai perencanaan “setengah hati”. Kondisi tersebut disebabkan karena pemerintah serta pihak terkait lainnya hanya melakukan beberapa tahapan dalam proses perencaan pengelolaan LTJ diantaranya membuat instruksi presiden (Inpres) pengelolaan LTJ kepada Presiden yang diusulkan langsung oleh Kemeprin (Kementrian Perindustrian) tanpa adanya agenda waktu yang jelas. Pengelolaan LTJ di Provinsi Bangka Belitung juga mempunyai beberapa tantangan yang menjadi perhatian khusus baik dari pemerintah maupun sektor pertambangan yang akan turun langsung dalam proses ekstraksi LTJ seperti kandungan radioaktif dalam senyawa LTJ, kemudian kondisi lingkungan khususnya dalam area pertambangan di Bangka Belitung kian mengkhawatirkan jika pengelolaan LTJ dilakukan dalam jangka waktu tertentu serta tantangan yang terakhir adalah keterbatasan teknologi dan biaya yang cukup mahal dalam pengelolaan LTJ di Provinsi Bangka Belitung.

Actions (login required)

View Item