Analisis putusan Pengadilan Negeri Sungailiat NO.136/PID.SUS/2019/PN SGL terhadap tindak pidana pemilihan umum

L.M Aprizal Pallewa Putra, (NIM. 4011611045) (2020) Analisis putusan Pengadilan Negeri Sungailiat NO.136/PID.SUS/2019/PN SGL terhadap tindak pidana pemilihan umum. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (769kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (849kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (750kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (660kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana Pemilu, yakni semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu maupun di luar UU Pemilu. Tujuan penelitian ini yaitu ; pertama, untuk mengetahui pengertian tindak pidana Pemilu, yakni semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu maupun di dalam UU tindak pidana Pemilu; kedua untuk analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Sungailiat NO.136/PID.SUS/2019/PN.SGL terhadap tindak pidana Pemilu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pertama pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgl didasarkan pada beberapa pertimbangan yang terdiri atas pertimbangan fakta non yuridis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum selain memperhatikan aspek yuridis dan berdasarkan alat bukti, juga sangat perlu memperhatikan aspek-aspek fakta non yuridis yang meliputi latar belakang terdakwa, akibat perbuatan, dan kondisi diri terdakwa; kedua, hasil penelitian ini menunjukan bahwa Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017, atas dasar asas tiada pidana tanpa kesalahan (geeen straf Zonder Schuld) dan parameter kemampuan bertangungjawab menurut van Hamel, maka perbuatan terdakwa merupakan suatu delik Pemilu yang bisa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya.

Actions (login required)

View Item