Implikasi hukum penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh dewan perwakilan rakyat

Verina Anissa, (NIM. 4011611084) (2020) Implikasi hukum penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh dewan perwakilan rakyat. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (666kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (717kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (683kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (663kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (914kB) | Request a copy

Abstract

Pengganti Undang-Undang, Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Implikasi hukum terhadap penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan terhadap suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak disetujui harus dinyatakan ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK)adalah objek penelitian ini dan telah mendapat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden dan implikasi hukum yang ditimbulkan dari penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundangan. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa proses penetapan Perpu JPSK tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hingga mengakibatkan multitafsir antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta polemik pemberian dana talangan terhadap Bank Century sebanyak 4 kali.

Actions (login required)

View Item