Efektivitas fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bangka periode 2014-2019

Fajar Rizqullah Alwi, (NIM. 4011611032) (2020) Efektivitas fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Bangka periode 2014-2019. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (676kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (734kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (762kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Efektivitas merupakan sebuah tolok ukur tercapai atau tidak tercapainya suatu tujuan/target yang dijalankan oleh sebuah organisasi dalam perencanaan yang telah disusun dan pencapaian yang tepat sasaran dari ide/program yang telah direncanakan dan dibentuk sebelumnya. Fungsi legislasi merupakan fungsi yang dijalankan oleh kekuasaan legislatif sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Fungsi legislasi diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas fungsi legislasi yang dijalankan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dan untuk mengetahui koordinasi antara Bupati dan DPRD Kabupaten Bangka dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Bangka tidak begitu maksimal, hal ini dilihat dari Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang memiliki jumlah lebih sedikit jika dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Bangka tidak efektif dalam menjalankan kekuasannya sebagai pembentuk undang-undang. Dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD memiliki hak untuk mengajukan Peraturan Daerah. Hal inilah yang menjadi tolok ukur bahwa DPRD Kabupaten Bangka tidak menjalankan fungsi legislasi secara maksimal. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD dan Bupati memiliki hubungan yang baik, karena kedua lembaga tersebut tetap konsisten menjaga dan mengevaluasi kembali dalam membuat kebijakan untuk masyarakat di daerahnya.

Actions (login required)

View Item