Analisis hukum terhadap peralihan hak bawah tangan kredit pemilikan rumah bersubsidi ditinjau dari Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman

Devita Rezki Widyasari, (NIM. 4011611023) (2020) Analisis hukum terhadap peralihan hak bawah tangan kredit pemilikan rumah bersubsidi ditinjau dari Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (687kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (701kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Peralihan hak bawah tangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh debitur dalam usahanya untuk mengalihkan kewajiban pembayaran kreditnya kepada pihak lain, tetapi tanpa sepengetahuan atau melibatkan pihak Notaris. Tujuan penelitian yaitu, pertama untuk mengetahui kekuatan hukum mengenai peralihan hak perumahan bersubsidi di bawah tangan, kedua untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur pengganti dalam peralihan hak perumahan bersubsidi di bawah tangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari hasil penelitiannya yaitu, pertama proses pengalihan hak kredit seperti ini banyak dijumpai dalam praktek tanpa sepengetahuan pihak bank atau dikenal oleh masyarakat dan berdasarkan Pasal 135 UU No. 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.” Bagi yang melanggar akan dikenakan denda Rp. 50.000.000,00 atau lima puluh juta rupian berdasarkan Pasal 152 UU No. 1 Tahun 2011.Kedua, perlindungan hukum bagi pihak debitur pengganti sangat lemah. Hal ini dikarenakan pihak bank hanya mengetahui bahwa nama debitur pertama yang masih terikat perjanjian dengan pihak bank.

Actions (login required)

View Item