Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum

Erin Yusita Putri, (NIM. 4011611030) (2020) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[img] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (714kB) | Request a copy
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (657kB) | Request a copy
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (778kB) | Request a copy
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (507kB) | Request a copy
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (653kB) | Request a copy
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum merupakan suatu mekanisme untuk menentukan perbuatan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas suatu tindak pidana pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan. Salah satu bentuk pelanggaran ketertiban umum yang banyak ditemui di Indonesia yaitu pedagang kaki lima (PKL). Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Di Indonesia banyak sekali ditemukan kasus PKL baik di kota besar ataupun di kota kecil, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan dalam menjalankan ketertiban umum. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku pelanggaran ketertiban umum dijatuhkan pidana atas dasar telah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan peraturan daerah, memiliki kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf karena pelaku melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan tidak ada alasan pembenar karena pelaku tidak dalam perintah jabatan. Hakim dalam menjatuhkan pidana pelanggaran ketertiban umum di dasari oleh tiga aspek yaitu pertimbangan yuridis yang berpatokan pada peraturan daerah, filosofis yaitu hakim mendengarkan alasan pelaku untuk mencapai keadilan dan sosiologis berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban Pidana; Ketertiban Umum; Dasar Pertimbangan Hakim
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User: Mr Arja Kusuma
Date Deposited: 29 Apr 2021 02:00
Last Modified: 29 Apr 2021 02:00
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3942

Actions (login required)

View Item View Item