Evaluasi penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

Nindri Oviani, (NIM. 3011611067) (2020) Evaluasi penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text Halaman Depan.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) | Request a copy
	Text Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB) | Request a copy
	Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB) | Request a copy
	Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) | Request a copy
	Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB) | Request a copy
	Text Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, secara umum sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, masih ada ketentuan yang belum dilaksanakan pada proses perencanaan terkait dengan hasil evaluasi yang masih menunggu hasil dari Bupati untuk pemberlakuan Peraturan Desa.

Actions (login required)

View Item