Pertanggungjawaban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (studi kasus putusan nomor 23 K/PM.III-14/AD/VI/2016)

Utari Budianti, (NIM. 4011611082) (2020) Pertanggungjawaban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (studi kasus putusan nomor 23 K/PM.III-14/AD/VI/2016). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (838kB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (737kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (642kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (748kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (853kB) | Request a copy

Abstract

Pertanggungjawaban adalah suatu sikap tanggungjawab oleh seseorang atas tindakan yang telah dibuat. Dalam ruang lingkup pidana, pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Seharusnya menurut etika, tiap orang bertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; kedua untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pertama faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikalangan militer yaitu, faktor ekonomi, faktor minuman keras, dan faktor kecemburuan atau orang ketiga; kedua bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor: 23-K/PM.III-14/AD/VI/2016 dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dikarenakan terdapat unsur kesalahan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan. Pertanggungjawaban pidana militer dapat dilakukan melalui dua bentuk yaitu: Pertanggungjawaban pidana melalui proses pengadilan dan pembinaan oleh ANKUM.

Actions (login required)

View Item