Implikasi kewenangan dimensi independent agencies terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum

Suhargo, (NIM. 4011611074) (2020) Implikasi kewenangan dimensi independent agencies terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (952kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (968kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (981kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (874kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Demi memberikan kepastian hukum, KPU (Komisi Pemilihan Umum) diberikan kewenangan, mengatur lebih lanjut aturan penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu dalam bentuk Peraturan sebagai peraturan pelaksana undang-undang atau dikenal dengan istilah “self regulator bodies” sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan tersebut diperoleh dari delegasi kewenangan berdasarkan doctrin of delegation/delegation doctrine. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan konsep kewenangan dalam perspektif delegation doctrine (pendelegasian kewenangan) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dibuat, dijalankan dan ditegakkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri. Serta mempertanyakan implikasi independent agencies terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mempertanyakan implikasi dari hakekat dimensi independent agencies terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan pengaruh delegasi kewenangan terhadap materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparaive approach). Dalam menganalisis penelitian, maka teori yang digunakan adalah delegation doctrine, independent agencies, dan teori perundang-undangan. Sehingga dari hasil penelitian ditemukan dua implikasi yang disebabkan oleh independent agencies terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) berupa rusaknya harmonisasi antar lembaga negara dan dalam pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dapat mengganggu independensi Komisi Pemilihan Umum. Selain itu ditemukan pula pengaruh kewenangan perspektif delegation doctrine terhadap materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Berupa keleluasaan mengatur materi muatan kewenangan kuasi legislatif, eksekutif, dan yudisial pada komisi itu sendiri yang dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Serta hal ini dapat menimbulkan polemik monopoli fungsi dengan bebas dalam materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Actions (login required)

View Item