Evaluasi penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah dalam mencapai good government di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Muhammad Fauzan Priananda, (NIM. 3011511059) (2019) Evaluasi penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah dalam mencapai good government di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text _COVER.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text _BAB I.pdf Download (228kB) | Preview
	Text _BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text _BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) | Request a copy
	Text _BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | Request a copy
Preview	Text _BAB V.pdf Download (197kB) | Preview
	Text _DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, dan analisis dokumen dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Wawancara dilakukan kepada Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengelola SIMDA Keuangan untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan SIMDA Keuangan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMDA Keuangan sudah berjalan baik, secara umum pegawai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan sudah memahami makna SIMDA Keuangan serta gambaran dan pelaksanannya yang berkaitan dengan input dan ouput datanya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan lebih efektif, efisien, trasparan, akuntabel dan auditabel dibandingkan dengan manual sebelum diterapkannya SIMDA Keuangan. Pegawai menerapkan SIMDA Keuangan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan dan ketetapan yang berlaku di dalam perundang- undangan yang berlaku agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan, serta dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat guna terciptanya pemerintahan yang baik (Good Government).

Actions (login required)

View Item