Analisis putusan nomor: 246/PID.B/2014/PN.SGT terhadap pelaku tindak pidana pencurian ditinjau dari pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan

Ganang Trayuda, (NIM. 4011111080) (2017) Analisis putusan nomor: 246/PID.B/2014/PN.SGT terhadap pelaku tindak pidana pencurian ditinjau dari pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (516kB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (156kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (92kB) | Preview

Abstract

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman menyebabkan semakin berkembangnya juga perilaku tindak pidana di masyarakat. Seperti kasus pencurian dengan putusan nomor: 246/Pid.B/2014/PN.Sgt yang dilakukan oleh empat orang pelaku tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan hukum putusan nomor: 246/Pid.B/PN.Sgt jika ditinjau dari Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Penyertaan dan mengetahui secara pasti dan langsung yang menjadi faktor yang mendasari adanya pemecahan (split) perkara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lebih dari satu orang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif serta analisis data yang digunakan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dilakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) dengan didasarkan adanya kekurangan alat bukti. Untuk mengkaji dasar-dasar dalam melakukan pemisahan berkas perkara dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas dan teori penyertaan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian ini, yang menjadi faktor-faktor yang mendasari dilakukan pemisahan berkas perkara terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang adalah pada kasus tindak pidana tersebut harus memenuhi rumusan pasal penyertaan dan pada kasus tindak pidana tersebut terdapat kurang alat bukti, terutama keterangan saksi.

Actions (login required)

View Item