Implementasi peraturan daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung nomor 1 tahun 2017 tentang penyangga harga karet terhadap petani karet di Kabupaten Bangka

Joni Pranata, (NIM. 4011511031) (2020) Implementasi peraturan daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung nomor 1 tahun 2017 tentang penyangga harga karet terhadap petani karet di Kabupaten Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[img]
Preview
Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (794kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (775kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (865kB)
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (582kB) | Preview
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (726kB)

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet merupakan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk dalam pelaksanaan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi dari masyarakatnya. Adapun tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama untuk petani karet. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan untuk pengambilan data primer melalui wawancara secara langsung kepada pihak yang berwenang dan pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet ini terjadi permasalahan pada tahap perencanaan dalam tahapan pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet ini harus segera di implementasikan agar dapat menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan perekonomian petani karet, walaupun peraturan ini tidak termasuk dalam Program Legislasi Daerah.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: pemerintahan daerah, kebijakan publik, peraturan daerah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara
Depositing User: Mrs Septi Eskawati
Date Deposited: 14 Apr 2020 07:01
Last Modified: 14 Apr 2020 07:01
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3267

Actions (login required)

View Item View Item