Peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah

Arie Septyari Rivanti, (NIM. 4011511007) (2020) Peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[img]
Preview
Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (902kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (899kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (898kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (761kB)
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (685kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dalam menjalankan perannya dalam pembentukan peraturan desa yang menjadi acuan terlaksanannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa.di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan upaya pembentukan peraturan desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Bentengkurang maksimal didalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat desa dalam implementasi fungsinya sebagai legislator dalam proses pembentukan peraturan desa serta banyak faktor-faktor yang dihadapi dalam proses pembentukan peraturan desa seperti sumber daya manusia. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa adalah faktor pendidikan, pekerjaan, kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, peraturan desa
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara
Depositing User: Mrs Septi Eskawati
Date Deposited: 13 Apr 2020 06:56
Last Modified: 13 Apr 2020 06:56
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3261

Actions (login required)

View Item View Item