Arie Septyari Rivanti, (NIM. 4011511007) (2020) Peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
|
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Download (902kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (899kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (898kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (761kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dalam menjalankan perannya dalam pembentukan peraturan desa yang menjadi acuan terlaksanannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa.di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan upaya pembentukan peraturan desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Bentengkurang maksimal didalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat desa dalam implementasi fungsinya sebagai legislator dalam proses pembentukan peraturan desa serta banyak faktor-faktor yang dihadapi dalam proses pembentukan peraturan desa seperti sumber daya manusia. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa adalah faktor pendidikan, pekerjaan, kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, peraturan desa |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Users 149 not found. |
| Date Deposited: | 13 Apr 2020 06:56 |
| Last Modified: | 13 Apr 2020 06:56 |
| URI: | http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3261 |
Actions (login required)
 |
View Item |
