Penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia di kota Pangkalpinang ditinjau dari undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian

Dian saputra, (NIM. 4011211024) (2017) Penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia di kota Pangkalpinang ditinjau dari undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (734kB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (172kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (108kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB) | Request a copy
Preview	Text Lampiran.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penegakan hukum Tindak Pidana Standar Nasional Indonesia pada tingkat penyidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia dan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai upaya penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana Standar Nasional Indonesia yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung yaitu dengan bentuk penangkapan, penyitaan barang bukti berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tingkat penyidikan adapun faktor tersebut adalah faktor hukum dan perundang-undangan, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan

Actions (login required)

View Item