Efektivitas undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam penegakan tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Bangka

Desiska Fatmawati, (NIM.4011311034) (2017) Efektivitas undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam penegakan tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (323kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (186kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB) | Request a copy
Preview	Text Lampiran.pdf Download (887kB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan peraturan yang telah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan perusakan hutan termasuk kegiatan penebangan liar. Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan penebangan liar/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam penegakan tindak pidana penebangan liar di kabupaten Bangka dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penebangan liar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis normatif. Sejauh ini penerapan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah diterapkan dilapangan. Namun, terhadap undang-undang ini belum seluruhnya berjalan efektif karena kesadaran masyarakat akan hukum dan dampak dari kegiatan penebangan liar menjadi suatu hambatan dalam penegakan hukum. Selain itu, Undang-undang ini juga masih memiliki kelemahan yakni dalam hal pengakumulasian pidana penjara dan denda menimbulkan kekhahwatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah ketika pelaku tindak pidana tidak dapat membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam suatu penegakan hukum tindak pidana penebangan liar ditemui beberapa faktor yang menghambat proses penegakan hukum yakni faktor hukum atau undang-undang, penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Actions (login required)

View Item