Penerapan kompilasi hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat

Sinta Afriyanti, (NIM. 4011611070) (2020) Penerapan kompilasi hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (928kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (881kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (912kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (914kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (450kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (618kB)

Abstract

Penerapan hukum merupakan suatu perbuatan mempraktikkan peraturan-peraturan yang berisi suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu : pertama, Untuk mengetahui sinkronisasi antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat. kedua Untuk mengetahui penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pertama Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat telah kuat dan sinkron antar keduanya atau tidak ditemukan pasal yang bertentangan sehingga dapat diterapkan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut; kedua, hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat dimana untuk menjawab permasalahan yang ada pada perkawinan tidak dicatat untuk menerapkan Itsbat nikah yang ada pada Kompilasi Hukum Islam, dengan diketahuinya aktivitas perkawinan oleh negara maka negara dapat memberikan perlindungan hukum dan suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan oleh buku nikah/ akta nikah sehingga kepastian hukum terhadap pelaku perkawinan baru dapat diperoleh apabila ada alat bukti yang bisa membuktikannya dan aktivitas keperdataan tersebut harus diketahui oleh negara.

Actions (login required)

View Item