Kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing desa Mapur Kabupaten Bangka yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung

Nasrirudin Baidowi, (NIM. 4011511042) (2020) Kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing desa Mapur Kabupaten Bangka yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[img]
Preview
Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (850kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (820kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (803kB)
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (577kB) | Preview
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (607kB)

Abstract

Setiap orang membutuhkan kepastian hukum hak atas tanah tempat tinggal mereka dengan tujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah tersebut, seperti halnya yang terjadi dipermukiman masyarakat dusun Tuing yang ternyata ditetapkan berada dalam kawasan hutan lindung ketika adanya pemekaran provinsi dan pembentukan provinsi Bangka Belitung. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing dan proses pembebasan tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing yang berada dalam kawasan hutan lindung dan mengetahui bagaimana proses pembebasan tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung. Metodependekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris,pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan identifikasi hukum dan pendekatan efektivitas hukum. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum.Hasil penelitian, untuk kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing, belum ada legalitas secara hukum yang dibuktikan melalui sertifikat hak atas tanah dikarenakan tanah merekamasih berada dalam koordinat kawasan hutan lindung dan perlunya pembebasan dari kawasan hutan lindung terlebih dahulu melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasakan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Saran penelitian sebaiknya masyarakat dusun Tuing mengajukan pembebasan dari kawasan hutan, sehingga setelah dibebasakan baru bisa melakasanakan pendaftaran hak milik atas tanah mereka.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: kepastian hukum, hak atas tanah, kawasan hutan lindung
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Keperdataan
Depositing User: Mrs Septi Eskawati
Date Deposited: 13 Apr 2020 08:08
Last Modified: 13 Apr 2020 08:08
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3232

Actions (login required)

View Item View Item