Penegakan Hukum Perdata bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pengelolaan limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sartika, (NIM. 4011511059) (2019) Penegakan Hukum Perdata bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pengelolaan limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (613kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (365kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (139kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah dan penegakan hukum perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan yuridis, dan pendekatan kasus. Tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah secara umum adalah wajib mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup, apabila terjadi pencemaran/perusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian pada orang lain atau lingkungan akibat pengelolaan limbah yang tidak baik, wajib melakukan ganti kerugian dan tindakan tertentu. Penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Apabila penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghasilkan suatu kesepakatan, dilanjutkan dengan mekanisme dalam pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Actions (login required)

View Item