Aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas di Kota Pangkalpinang

Widya Miranthi, (NIM. 5011511065) (2019) Aksesibilitas wisata bagi penyandang disabilitas di Kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HAL DEPAN.pdf Download (666kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (253kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy
Preview	Text BAB V.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text DAFATR PUSTAKA.pdf Download (261kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengembangan dan pembangunan aksesibilitas wisata sensitif disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengelola wisata di Kota Pangkalpinang. Penyediaan aksesibilitas ini merujuk pada UURI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapat di lapangan kemudian dianalisis menggunakan teori subaltern dari Gayatri Chakravorty Spivak. Analisis ini menjelaskan beberapa alasan mengenai penyandang disabilitas sebagai kelompok subaltern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan dan pembangunan aksesibilitas wisata yang dilakukan belum sensitif terhadap penyandang disabilitas. Hal ini ditandai dengan penyediaan aksesibilitas wisata yang hanya mencapai 31% dari total aksesibilitas sesuai perda yang berlaku. Minimnya aksesibilitas yang tersedia ini juga belum dapat digunakan oleh penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas tunadaksa. Tidak adanya informasi terkait penyediaan aksesibilitas wisata dan penyediaan aksesibilitas wisata yang dirasa belum diperlukan, menjadi alasan mendasar mengapa penyandang disabilitas tunadaksa tidak pernah menggunakan aksesibilitas tersebut. Kendati demikian, penyandang disabilitas tunadaksa masih bisa mengakses objek wisata dengan adanya bantuan dari orang tua, guru, dan teman sebaya. Secara tidak sadar, keterwakilan seperti inilah yang kemudian menjadikan penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok subaltern. Lebih lanjut, persoalan hegemoni dan politik etis terlihat manakala penyediaan aksesibilitas yang telah dilakukan, mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah maupun pengelola wisata peduli terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, meskipun pada kenyataannya aksesibilitas wisata yang telah disediakan belum mampu berfungsi sebagaimana mestinya.

Actions (login required)

View Item