Penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan(Studi Kasus Polres Bangka, Kabupaten Bangka)

Sihaloho, Boy Ingot Netron, (NIM. 4011311024) (2017) Penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan(Studi Kasus Polres Bangka, Kabupaten Bangka). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (364kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (195kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB) | Request a copy
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (22MB) | Request a copy

Abstract

Pembakaran lahan perkebunan adalah suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian yang memiliki tugas untuk penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat harus bertindak tegas dalam penegakan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan. Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan oleh kepolisian dan faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam penegakan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, dimana penyidikan sulit untuk dilakukan karena terkendala pada alat bukti sehingga banyak tindak pidana pembakaran lahan perkebunan tidak ditangani oleh kepolisian. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa kepolisian dalam penegakan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan kurang tepat menerapkan undang-undang dengan peristiwa hukum yang terjadi. Tindak pidana pembakaran lahan perkebunan dapat dicegah melalui dua cara, yaitu dengan upaya preventif dan represif. Kepolisian dalam menjalankan kewenangannya memiliki faktor pendukung yakni adanya kerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta pihak terkait juga tersedianya website SiPongi untuk melakukan pemantauan titik api, sedangkan faktor penghambatnya yakni sulitnya menemukan pelaku dan alat bukti, menentukan asal titik api, jarak tempuh lokasi yang jauh dan kebiasaan masyarakat yang turun-temurun untuk membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar.

Actions (login required)

View Item