Penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dalam proses penyidikan ditinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan

Adhitya Kusuma, (NIM. 4011211003) (2017) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dalam proses penyidikan ditinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (362kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (299kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (302kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penegakan hukum tindak pidana penangkapan lobster kepiting dan rajungan dalam proses penyidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi pemerintah yang terkait dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terkait masalah penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan observasi dan wawancara di berbagai pihak yang melakukan penegakan hukum dan masyarakat yang melakukan penangkapan, sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis normatif dengan menganalisis setiap pasal-pasal. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan dalam proses penegakan hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, aparat penegak hukum dan instansi pemerintah dalam tindakannya masih belum optimal dan masih terus melakukan upaya penegakan mulai dari preventif yang bentuknya sosialisasi sampai upaya represif yang bentuknya berupa tindakan tegas. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh pelaksanaan penegakan hukum dalam proses penyidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum dan perundang-undangan, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan

Actions (login required)

View Item