Analisis perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan nomor registrasi perkara : PDS-03/MUNTOK/FT.1/07/2016 ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016)

Abdullah Hamsa, (NIM. 4011311001) (2017) Analisis perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan nomor registrasi perkara : PDS-03/MUNTOK/FT.1/07/2016 ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text Hal Depan.pdf Download (4MB)
Preview	Text Bab-1.pdf Download (15MB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (15MB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (15MB) | Request a copy
	Text Lampiran.pdf Download (15MB)

Abstract

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang- undang maupun bertentangan dengan nilai-nilai dan keadilan dalam masyarakat baik itu dituliskan rumusannya dalam pasal maupun tidak dirumuskan. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ajaran sifat melawan hukum yang terkandung didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi studi kasus Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum melakukan penetapan dakwaan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukun dalam perkara dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang- undangan. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 tersebut diartikan sebagai melawan hukum Formil karena lebih mengedepankan asas legalitas dan teori kepastian hukum. Faktor yang mempengaruhi JPU untuk melakukan penetapan dakwaan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus dengan No. Reg. Perkara : PDS- 03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 adalah faktor sumber daya manusia, integritas moral, pendidikan, kesejahteraan hidup, undang-undang, intervensi, kesadarah hukum masyarakat, dan saran/prasarana

Actions (login required)

View Item