Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dr. Derita Prapti Rahyu, S.H., M.H, - (2012) Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masalah-Masalah Hukum, 4. pp. 493-504. ISSN 25274716

Preview

Text budaya hukum penambang.pdf Download (493kB) | Preview

Abstract

Budaya Hukum sebagai tema sentral bagi kemungkinan untuk mengetahu hukum secara realistis, sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak. Penelitian dengan menggunakan metode sosio-legal research ini menemukan penyebab penambang timah inkonvensional (ti) tidak melaksanakan mekanisme izin sebagaimana dimaksud dalam perda provinsi Kepulauan bangka belitung tentang pengelolaan pertambangan umum karena mekanisme yang mensyaratkan harus berbentuk perusahaan (cv) dan bermitra, menyebabkan biaya dan waktu dan ketidaktahuan mereka. Budaya hukum penambang timah inkonvensional (ti) terhadap mekanisme berdasar perda pengelolaan pertambangan umum di provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena pengetahuan dan persepsi penambang terhadap mekamisme tersebut, karena dari segi ekonomi, pendidikan dan pengetahuan tentang mekanisme perizinan , yang sebagian besar tidak menyadari birokrasi dan prosedur perizinan karena pendidikan mereka yang relatif rendah, pengurusan yang memakan waktu, sedangkan mereka menambang suatu lokasi hanya untuk sementara kalau sudah habis mereka pindah, perilaku “dak kawa nyusah” karena belum tentu lokasi yang akan ditambang itu menghasilkan.

Actions (login required)

View Item