Akibat hukum terhadap perceraian di luar prosedur peradilan agama berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Sarinah, (NIM. 4011411099) (2019) Akibat hukum terhadap perceraian di luar prosedur peradilan agama berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[img]
Preview
Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (802kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (715kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (744kB)
[img]
Preview
Text
PENUTUP.pdf

Download (532kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (690kB) | Preview

Abstract

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pada prakteknya masih banyak masyarakat di Desa Sebagin yang melakukan perceraian di luar prosedur peradilan agama, padahal itu berpotensi merugikan kedua belah pihak setelah mereka bercerai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar prosedur peradilan agama dan akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Hasil penelitian ini, menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan mereka bercerai di luar prosedur peradilan agama, salah satunya karena kebiasaan, kurangnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, serta masalah jarak dan waktu yang harus di tempuh. Sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bercerai, yang berakibat pada status perceraian yang tidak berkekuatan hukum tetap dan para pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum setelah bercerai. Oleh sebab itu, diharapkan kepada pemerintah perlu adanya bimbingan dan kegiatan penyuluhan hukum terkait masalah perkawinan khususnya masalah perceraian di Desa Sebagin.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Akibat hukum, perceraian, prosedur peradilan agama
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Keperdataan
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 11 Jun 2019 02:14
Last Modified: 11 Jun 2019 02:14
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/2478

Actions (login required)

View Item View Item