Pengaturan roya partial hak tanggungan ditinjau dari undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan

Irza Dwi Agustin, (NIM. 4011411057) (2018) Pengaturan roya partial hak tanggungan ditinjau dari undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (340kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB) | Request a copy
Preview	Text PENUTUP.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (409kB) | Preview

Abstract

Roya partial merupakan kelembagaan hukum baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang memungkinkan penyelesaian secara praktis terhadap bagian benda jaminan apabila telah dilunas sebagian sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya, dengan demikian sungguhpun roya partial didalam undang-undang Rumah susun, tetapi dapat diterapkan pula untuk menyelesaikan masalah roya partial diluar rumah susun. Peraturan perundang-undangan dalam pengaturan roya partial memiliki pertentangan dalam penerapannya. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui secara pasti peraturan mana yang harus diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan roya partial hak tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengaturan roya partial aturan yang dipakai ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hal ini dikarenakan dalam pertentangan yang ada di peraturan perundangan-undangan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, kedudukan Undang-Undang lebih tinggi derajat nya yang mana hal ini sesuai dengan asas hukum tentang berlakunya Undang-Undang yaitu asas lex superior derogate legi inferior. Oleh sebab itu, adanya pertentang peraturan perundang-undangan ini pemerintah harus melakukan revisi terhadap peraturan tersebut

Actions (login required)

View Item