Penegakan hukum terhadap pelaku pengedar obat tanpa izin jenis somadril di kabupaten Bangka (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungailiat)

Heru Pratama, (NIM. 4011311054) (2018) Penegakan hukum terhadap pelaku pengedar obat tanpa izin jenis somadril di kabupaten Bangka (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungailiat). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (539kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (161kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB) | Request a copy
Preview	Text BAB IV.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (115kB) | Preview

Abstract

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam suatu peristiwa pidana ada pelaku dan korban. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan peristiwa pidana. permasalahan yang dibahas adalah penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran obat tanpa izin jenis somadril dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran obat tanpa izin jenis somadril di Kabupaten Bangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran obat tanpa izin dan untuk mengetahui faktor penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran obat tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode empiris normatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sungailiat didapatkan hasil bahwa masih banyak oknum-oknum yang mengedarkan obat-obatan tanpa izin di daerah Bangka. Dalam menangani kasus pengedar obat tanpa izin perlu dilakukan pengawasan lebih, untuk menghindari bertambah banyaknya pelaku yang mengedarkan obat tanpa izin ke masyarakat membahayakan masyarakat terutama masyarakat awam ataupun pelajar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Actions (login required)

View Item