Peranan balai pengawas obat dan makanan terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar di kota pangkalpinang ditinjau dari undang –undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Yuliansyah Purwanto, (NIM. 4011211116) (2018) Peranan balai pengawas obat dan makanan terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar di kota pangkalpinang ditinjau dari undang –undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (554kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (277kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)

Abstract

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Namun, dalam kenyataannya banyak produk pangan olahan yang tidak memiliki izin beredar bebas di pasaran. Adanya UUPK serta terdapatnya Balai POM sebagai lembaga pemerintahan non departemen bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin edar dan standar mutu pangan dapat mengontrol peredaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Balai POM terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar di Kota Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan faktor-faktor yang menghambat pengawasan Balai POM terhadap peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin edar. Penelitian ini bersifat yuridis-empiris dengan pendekatan perilaku (behavioral approach). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan, teori perundang-undangan dan teori paternalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Balai Pom dalam mengawasi peredaran pangan olahan dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme pengawasan yaitu, mekanisme pengawasan terhadap produsen atau pabrik pembuatan produk makanan (pre market) dan mekanisme pengawasan terhadap produk makanan yang telah beredar (post Market). Sedangkan faktor-faktor yang menghambat Balai POM dalam mengawasi peredaran pangan yang tidak memiliki izin edar adanya fator internal dan faktor eksternal. Faktor Internal Balai POM adanya keterbatasan staf Balai POM di Pangkalpinang, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran pemerintah dan tidak adanya lemba Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan faktor eksternal adalah kurang ketatnya pengawasan oleh Balai POM, kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat itu sendiri.

Actions (login required)

View Item