Pertanggungjawaban pidana perusahaan media siber dalam penerapan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Abdul Fakih, ( NIM. 4011411001) (2018) Pertanggungjawaban pidana perusahaan media siber dalam penerapan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text COVER.pdf Download (459kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (181kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) | Request a copy
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (119kB) | Preview

Abstract

Problematika yang terjadi dalam pendirian perusahaan media siber adalah banyaknya pertumbuhan media siber yang tidak berbadan hukum di era digitalisasi saat ini. Padahal status badan hukum suatu media siber sangat menentukan tanggung jawab terkait pemberitaan yang diterbitkan dan berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pers dan wartawan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aturan pertanggungjawaban pidana perusahaan media siber yang tidak berbadan hukum dan bentuk penerapan sanksi pidana terhadap media siber yang tidak berbadan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana perusahaan media siber sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari penanggung jawab yang namanya tercantum dalam boks keredaksian sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan doktrin tanggung jawab mutlak, yang dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum terhadap berita yang ditulis oleh wartawan adalah penanggung jawab walaupun penanggung jawab dalam hal ini tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekurang hati-hatian, atau ketidakpatutan. Penerapan sanksi pidana denda terhadap Pasal 18 ayat (3) itu bisa diterapkan apabila melanggar dua pasal yaitu Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12, karena antara kedua pasal tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain atau bersifat kumulatif.

Actions (login required)

View Item