Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada pihak ketiga selain keluarga akibat perceraian berdasar-kan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Roby Khirmansyah, (NIM. 4011311097) (2018) Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada pihak ketiga selain keluarga akibat perceraian berdasar-kan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (938kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (641kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB) | Request a copy
Preview	Text BAB IV.pdf Download (518kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (542kB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelimpahan Hak Asuh Anak dibawah umur kepada pihak ketiga selain keluarga akibat Perceraian serta mengetahui akibat Hukumnya apabila Pihak yang menerima Anak hasil Perceraian tidak menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini Anak seharusnya dibesarkan orang tua kandungnya sendiri tanpa harus melibatkan orang ketiga, bagaimanapun setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya sendiri yang di dasari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif, Pendekatan Perundang-undangan dan Kajian Emperikal. Permasalahan ini penulis mengaitkan dua contoh kasus berbeda yang dimana dalam kasus yang pertama pelimpahan Hak Asuh Anak kepada pihak ketiga selain keluarga akibat perceraian dilakukan melalui permohonan pengabdosian anak yang diajukan melalui Instansi Sosial dan pada contoh kasus yang kedua yang dimana kasus tersebut di selesaikan hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya pengajuan terhadap Instansi manapun. Dalam kedua kasus tersebut di mana dalam kasus pertama sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Sosial, bahwa penetapan Anak pada orang tua asuh ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Sosial setempat serta penyelesaian Pelimpahan Hak Asuh Anak melalui Pengangkatan Anak pihak orang tua harus melampirkan persyaratan administratif calon Anak angkat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Hasil dari penelitian bahwa orang tua yang melimpahkan Hak Asuh Anak kebanyakan tidak menjalankan prosedur yang seharusnya dalam penyelesaian pelimpahan Hak Asuh Anak itu sendiri, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tidak sepenuhnya mengatur tentang pencabutan hak asuh tersebut, dimana Anak tidak mendapatkan kedudukan secara sepenuhnya tanpa ada ketetapan dari Hakim.

Actions (login required)

View Item