Status hak atas tanah terhadap kepemilikan rumah panggung yang berdiri di atas wilayah pesisir pantai ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 di Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka

Sri Wahyuni, (NIM. 4011411105) (2018) Status hak atas tanah terhadap kepemilikan rumah panggung yang berdiri di atas wilayah pesisir pantai ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 di Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (432kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
Preview	Text Penutup.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (246kB) | Preview

Abstract

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut yang mencakup perairan pesisir dan pantai. Wilayah pesisir dikuasai oleh Negara, sehingga penataan pertanahan di wilayah pesisir diatur oleh pemerintah. Rumah panggung yang berdiri di atas wilayah pesisir pantai jika dijadikan hak milik harus dilakukan terlebih dahulu permohonan pemberian hak milik atas tanah negara oleh masyarakat Lingkungan Nelayan II Sungailiat. Namun dalam hal permohonan tanah negara di wilayah pesisir haruslah disertai dengan aturan-aturan yang berlaku serta jelas dan tidak melawan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah status hak atas tanah terhadap kepemilikan rumah panggung serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya Sertifikat Hak Milik atas tanah pada wilayah pesisir. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif-empiris yaitu untuk mengetahui ketentuan hukum positif yang dikaitkan dengan peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan metode pendekatan peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Tanah belum dapat dikatakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat karena hanya sebatas menguasai bukan memiliki. Kesimpulan penelitian ini bahwa status hak milik atas tanah terhadap rumah panggung di Lingkungan Nelayan II adalah legal meskipun sebatas Surat Keterangan Tanah tetapi penguasaan hanya legal secara fisik namun tidak secara yuridis serta faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya Sertifikat Hak Milik atas tanah pada wilayah pesisir karena ketidaktahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan tidak adanya peraturan yang mengatur secara spesifik oleh pemerintah mengenai tanah hak milik terhadap rumah panggung yang berada di wilayah pesisir pantai.

Actions (login required)

View Item