Efektivitas undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dalam penegakan tindak pidana penyalahgunaan izin berlayar

Derry Sulistiawan, (NIM. 4011411021) (2018) Efektivitas undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dalam penegakan tindak pidana penyalahgunaan izin berlayar. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (511kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (513kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB) | Request a copy
Preview	Text PENUTUP.pdf Download (257kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan Wawasan Nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional. Dalam penelitian ini yang diteliti tentang efektivitas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan penegakan hukum penyalahgunaan izin dokumen dalam berlayar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekan perundang-undangan. Dalam hasil penelitian ini adalah penelitian efektivitas pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran belum bisa berlaku efektif dalam pemberlakuannya karena efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Tapi dalam penegakannya mengacu pada ketentuan umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 451 bis.

Actions (login required)

View Item