Evaluasi penerapan peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah nomor 30 Tahun 2011 tentang pajak daerah terhadap pengusaha restoran.

Qonitha Fauzia Gamayanti, (NIM. 3011311086) (2017) Evaluasi penerapan peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah nomor 30 Tahun 2011 tentang pajak daerah terhadap pengusaha restoran. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HAL DEPAN.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (283kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
Preview	Text BAB V.pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (267kB) | Preview

Abstract

Dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing- masing, maka pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah menjadi kesatuan yang utuh. Dengan diterapkannya pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bangka Tengah seperti yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tentu akan menimbulkan berbagai argumen pada pengusaha restoran. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menganalisa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terkait mekanisme pemungutan, tarif pajak, dan objek pajak terhadap pengusaha restoran di Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Koba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat pemilik restoran/rumah makan yang belum memahami tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak restoran. Pejabat yang berwenang perlu memberikan pelayanan menyeluruh. Objek pajak restoran ditetapakan berdasarkan nilai omzet penjualan sebesar Rp.500.000,-per bulan dirasa kurang adil dan tarif pajak yang ditetapkan 10% perbulan dirasa terlalu tinggi. Untuk itu rekomendasi dari penulis perlunya pengkajian ulang peraturan terkait dengan besaran tarif pajak restoran serta penambahan kriteria objek pajak restoran yang hanya terbatas pada nilai omzet penjualan. Mekanisme pemungutan pajak secara self asseesment mendapat respon positif dan di nilai sangatlah tepat. Perlu adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dan wajib pajak dalam memahami dan manfaat membayar pajak untuk pembangunan daerah

Actions (login required)

View Item