Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap upah minimum provinsi bagi pekerja usaha kecil di kota Pangkalpinang

Arip Wilian, (NIM. 4011311015) (2017) Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap upah minimum provinsi bagi pekerja usaha kecil di kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal-depan.pdf Download (601kB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (361kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (958kB) | Preview

Abstract

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah terendah pekerja di suatu Provinsi yang di keluarkan oleh Keputusan Gubernur yang digunakan untuk pengusaha dan pekerja/buruh di dalam melakukan kegiatan dunia kerja. Upah Minimum Provinsi untuk di usaha kecil supaya pekerja mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL), karena KHL telah di analisa sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari oleh Dewan Pengupahan dalam menentukan upah minimum provinsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan mengenai Upah minimum provinsi bagi pekerja usaha kecil di Kota Pangkalpinang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha di usaha kecil yang tidak bisa memberikan Upah Minimum Provinsi di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan menggunakan metode pendekatan deskriftif. Hasil dari penelitian penulis ialah pengusaha di usaha kecil tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi dan tidak melakukan permohonan penangguhan upah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Actions (login required)

View Item