Status hak milik atas tanah di kawasan sempadan pantai kelurahan tanjung ketapang ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Aditya, (NIM. 4011311003) (2017) Status hak milik atas tanah di kawasan sempadan pantai kelurahan tanjung ketapang ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal_depan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (459kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB) | Request a copy
	Text Bab-4.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (504kB) | Request a copy
Preview	Text Lampiran.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Sempadan Pantai merupakan Kawasan Lindung yang tidak boleh dilakukan pembangunan yang merusak lingkungan fungsi pantai. Sertipikat Hak Milik yang berada di Sempadan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang secara nyata dibangun rumah untuk tempat tinggal pemiliknya. Atas dasar itu perlu diteliti dengan mengambil satu peristiwa hukum yang telah terjadi terkait status hak milik yang berada di Sempadan Pantai dan perlindungan hukum yaitu, pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 248 dengan Surat Ukur 00227 / Kelurahan Tanjung Ketapang / 2013. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum gabungan yaitu, penelitian normatif dan penelitian empiris secara proposional dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Sosiologi Hukum yang dianalisis secara kualitatif sehingga penggunaan logika deduktif pada kesimpulan masalah pertama dan logika induktif pada kesimpulan masalah kedua. Kesimpulan hasil penelitian ini ialah Status Hak Milik yang terletak di Kawasan Sempadan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian bagi pemegang hak. Perlindungan hukum pemegang hak milik secara preventif dilakukan pemerintah dengan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang serta Zonasi kawasan yang jelas, sedangkan perlindungan secara represif tetap dijamin kepastian hukumnya sampai tanah tersebut diadakan untuk kepentingan umum yang nyata dilaksanakan Pemerintah (Pengadaan Tanah) melalui proses hukum yang baik, sehingga tidak mengurangi konsep kepemilikan hak milik atas tanah

Actions (login required)

View Item