Konkretisasi pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) melalui kewenangan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana (studi kasus di Kepolisian Resort Pangkalpinang )

Saptarea Puspita Sari, (NIM. 4011111064) (2015) Konkretisasi pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) melalui kewenangan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana (studi kasus di Kepolisian Resort Pangkalpinang ). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[img]
Preview
Text
Hal depan.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab_1.pdf

Download (188kB) | Preview
[img] Text
Bab_2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (275kB)
[img] Text
Bab_3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (201kB)
[img]
Preview
Text
Bab_4.pdf

Download (95kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar pustaka.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Keadilan restoratif adalah bentuk pendekatan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Teori kewenangan yaitu teori yang menyatakan bahwa kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. keabsahan dari penggunaan kewenangan diskresi, Penyidik menggunakan teori ini dalam rangka melakukan diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif.Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan kewenangan diskresi polisi dalam melakukan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resort Pangkalpinang dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resort Pangkalpinang. Dalam hal ini, Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi terikat dalam melakukan diversi dan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalai forum musyawarah diversi.Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi salah satunya dapat dilihat melalui teori pemidanaan absolut yang pada dasarnya korban menginginkan adanya pembalasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kemudian di Kepolisian Resort Pangkalpinang sendiri hambatan tersebut disebabkan dari Aparat penegak hukum itu sendiri maupun dari pihak pelaku dan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisa data yang dilakukan secara kualitatif berdasarkan data primer, sekunder dan tersier.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Diskresi, Diversi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana dan Anak.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User: Mr Arja Kusuma
Date Deposited: 11 Dec 2017 08:00
Last Modified: 11 Dec 2017 08:00
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/115

Actions (login required)

View Item View Item