Akibat hukum penjamin penangguhan penahanan pada perkara pidana di Pangkalpinang

Elin Septianika, (NIM. 4010611062) (2010) Akibat hukum penjamin penangguhan penahanan pada perkara pidana di Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Full text not available from this repository.

Abstract

Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Penjamin Penangguhan Penahanan Pada Perkara Pidana Di Pangkal Pinang” membahas tentang dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan oleh penyidik yang diajukan oleh pemohon. Dengan adanya syarat berupa jaminan dan perjanjian yang diberikan oleh penyidik dan disepakati oleh pemohon atau tersangka untuk dapat menyanggupi kesepakatan yang telah dibuat antara penyidik dan pemohon.Hal ini lah yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi ini dengan beberapa permasalahan yaitu bagaimana pengaturan tentang penangguhan penahanan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia khusus di Polresta Pangkalpinang dan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan faktor-faktor yang menjadi dasar penerimaan dan penolakan penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Serta penelitian, hukum empiris yaitu dengan data yang di dapat dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Penjelasan Pasal 31 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) menyatakan bahwa penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Di dalam PP No. 27 Tahun 1983 adanya jaminan berupa uang maupun berupa orang di atur dalam Pasal 35 dan Pasal 36. Serta di dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Angka 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, jelaslah bahwa penangguhan penahanan diterima ataupun ditolak dengan dasar penyidik merasa yakin atau tidaknya bahwa tersangka dapat menyanggupi persyaratan yang telah disepakati oleh penyidik dan pemohon. Ditolaknya penangguhan penahanan tersebut dikarenakan penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan meyulitkan penyidik dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Akibat hukum, kasus kriminal
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User: Nia Erawati
Date Deposited: 30 Jul 2018 02:44
Last Modified: 30 Jul 2018 02:44
URI: http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/1075

Actions (login required)

View Item View Item