Perlindungan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Pangkalpinang

Rismawati, (NIM. 4012011023) (2024) Perlindungan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (740kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (818kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Download (880kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimanakah jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak memilih dan dipilih pada pemilihan umum, bagaimana upaya penyelenggara KPU Kota Pangkalpinang memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Hal ini didasarkan karena pada pemilu sebelumnya masih belum terorganisir dengan baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya yaitu memilih dan dipilih dalam pemilu, untuk mengetahui dan memahami partisipasi penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya. jenis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemilihan. seperti mekanisme dan langkah-langkah yang dilakukan dengan membedakan dan menyelaraskan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih terstruktur, inklusif, dan sesuai dengan prinsip LUBERJURDIL. terdapat dua perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas, yaitu jaminan perlindungan hukum secara internasional dan secara nasional. jaminan hukum internasional. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan jajarannya sudah melakukan upaya pemenuhan hak-hak seluruh warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item